Mars Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

Download Disini  Mars  Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 

Read more »»  

Lagu Mars GMKI

Mahasiswa Kristen semua 

Ikutlah GMKI

Gerakan kita Tuhan yang serta

Pada-Nya kita berbakti 

Agar bawa terang cinta-Nya

Dalam dunia mahasiswa

Biar mereka t'rima pada-Nya

Dan hidup berbahagia 

Reff :

Hai dengarlah suara-Nya

Memanggil kamu

Ikutlah menangkan jiwa

Bagi Juruslamatmu

Kristuslah yang pimpin

Agar semua satu adanya

Ut Omnes Unum Sint

Itulah amsal kita

(back to Reff)

Download Disini Mars GMKI

Read more »»  

(Bagaimana) GMKI Berpolitik

GMKI DAN POLITIK

(Pesan penggembalaan PP GMKI bagi civitas gerakan menghadapi tahun politik 2013)

Mendefenisikan politik secara teoritik akan melahirkan banyak tafsir. Hal itu akan sangat tergantung pada mazhab mana kita meninjaunya. atau pada tokoh/pakar yang mana kita gandrung mendalami dan memaknai politik. Meski demikian, pada akhirnya hampir semua teori dan praktek politik berkutat seputar kekuasaan dan mengelolah kekuasaan itu. Dalam pendekatannya sendiri, pendiri GMKI secara subtantif menjelaskan pemahamanannya tentang politik sebagai etika untuk melayani. Dengan demikian politik yang kita (GMKI) pahami sangat jauh sekali dari konsep kekuasaan sebagaimana dipahami oleh kebanyakan orang.

Sebelum melihat lebih jauh tentang agenda politik yang harus dan hendak kita lakukan menjelang pemilu 2014, mari kita mengurai terlebih dahulu agenda politik Yesus Kristus sebagai kepala Gerakan. Setelah Yesus menunaikan Puasa di Padang gurun ia kemudian datang ke Nazareth dan masuk ke rumah ibadat. Di sana Ia secara lantang dan tanpa keraguan menyatakan deklarasi politiknya. Tentunya konteks ini tidak bisa dilepaskan dari simbol perlawanan terhadap kekuasaan bangsa Romawi pada waktu itu. Terkesan berani dan provokatif terhadap pemerintah waktu itu. Ia menegaskanya agenda pembebasannya dan keberpihakannya kepada kaum yang lemah.

“Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang” (Luk 4:18-19).

Ia menyampaikan pesan tersebut setelah melalui masa sulit dan sukar yaitu berpuasa di padang gurun. Bahkan pada masa – masa itu, Ia harus melalui masa pencobaan yang sangat berat. Membutuhkan telaah yang lebih fokus untuk mengurai kembali pencobaan yang telah dilewati oleh Yesus, namun poin utama kita pada bagian ini adalah Ia berhasil melewati semuanya. Artinya Ia tidak bersoal lagi dengan masalah moral dan relasi spiritualnya dengan Bapa di Sorga sebelum memulai pelayanannya. Ia menyampaikan agenda pembebasan, kabar baik dan tahun rahmat Tuhan tanpa harus takut kehilangan kekuasaan dan afiliasi politik dengan penguasa Romawi pada waktu itu.

Pada bagian lain, Ia menegaskan keberpihakanNya dalam pelayanan politik yang langsung kepada orang-orang terpinggirkan dan dilupakan. Ia mempersonifikasikan dirinya sebagai orang miskin, lapar, haus, tidak mempunyai pakaian bahkan sebagai orang yang membutuhkan tumpangan. Secara tegas Ia menyatakan bahwa dengan melayani kelompok-kelompok terlupakan seperti itulah maka kita telah melayani Dia. Yesus sadar dan tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana yang lebih mudah dipahami dengan uang persembahan yakni memberikan kepada kaisar yang kaisar punya dan kepada Allah apa yang harus diberikan padaNya (bdk Mat 22:21). Ia menjalankan politik moral pada satu sisi namun tidak mengatakan bahwa pemerintahan kaisar merupakan sesuatu yang salah dan tidak pantas diikuti. Justru Ia menegaskan bahwa ada bagian-bagian yang wajib dipenuhi kepada kaisar.

Tahun 2013 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia. Jargon tersebut lahir karena memang tahun ini merupakan momentum bagi partai politik mengkonsolidasi diri menghadapi pemilihan umum tahun 2014. Ada dua agenda penting pemilihan umum Republik Indonesia pada tahun mendatang yakni pemilihan anggota Legislatif dan pemilihan presiden/wakil Presinden.  Meski pemilihan umum baru akan diselenggarakan pada tahun depan, namun tahapan formal proses politik pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang pemilu nomor 8 tahun 2012 sudah harus dimulai tahun ini bahkan sejak 2012 lalu.

Jika melihat amanat Undang-Undang tersebut, maka sekitar 6700 orang akan terlibat secara praktis sebagai calon anggota DPRI dan ribuan lainnya di tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebutuhan sumberdaya yang tergolong besar tersebut kadang kala memaksa partai politik untuk merekrutnya dari organisasi kemahasiswaan/kepemudaan/kemasyarakatan termasuk GMKI. Adalah kebanggaan bagi GMKI jika kader dan anggotanya dipandang sebagai sumber daya manusia yang handal untuk menjalankan peran-peran politik bagi perbaikan kehidupan masyarakat melalui jalur legislatif. GMKI memandang kesempatan tersebut sebagai momentum bagi kader GMKI untuk menjalankan peran profetisnya sekaligus menyampaikan suara kenabiannya.

Sebagai warga negara yang baik, GMKI (Anggota/kader) harus ada dan terlibat secara nyata dalam keseluruhan proses politik tersebut. Tanpa bermaksud mereduksi kualitas politik kekuasaan yang juga dijalankan oleh kaisar pada jamannya, maka keteladanan Yesus Kristus bisa menjadi pedoman bagi kita. Ia bahkan berani mengumandangkan agenda pembebasan dan keberpihakan kepada kaum lemah tanpa harus takut kehilangan afiliasi politik pada penguasa Romawi. Fungsionaris Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Cabang serta Komisariat GMKI bukanlah Yesus Kristus yang sempurna itu. Tetapi GMKI yang menjalankan pelayanan-pelayanan Yesus di masa kini dipersonifikasikan oleh fungsionaris tersebut.

GMKI telah melahirkan sangat banyak kader untuk dipersiapkan menjadi pelaku politik yang  handal dan melayani. Dalam aktivitas organisasi dalam rangka penyiapan kader itu sering disebut sebagai panca kegiatan GMKI. Mereka dipersiapkan untuk memiliki kualitas iman, ilmu dan pengabdian yang tinggi. Mereka disiapkan dengan menjadi kader yang matang spiritualitas, integritas dan profesional mengerjakan tugas-tugasnya. Fungsionaris  bertanggungjawab penuh untuk melayani kader dan anggotanya itu selama dipersiapkan menuju medan layan. Keberhasilan fungsionaris pengurus tidak sekedar dilihat saat ia berhasil menggapai jabatan politik tertentu, tetapi juga sejauh mana ia mempersiapkan kader-kader  GMKI untuk menjawab panggilan pelayanan termasuk di bidang politik. Pada saat yang bersamaan, fungsionaris (PP/BPC/Komisariat) menjadi aktor utama lembaga dalam menyampaikan suara kenabiannya. Fungsionaris juga atas nama GMKI, harus berani menyampaikan pesan-pesan profetiknya tanpa harus takut kehilangan jabatan atau kehilangan afiliasi politik kekuasaan pribadinya. Fungsionaris sebagai personifikasi lembaga harus berani menyampaikan pesan politik moral dan seruan untuk kebenaran, keadilan bahkan keteladanan tanpa terganggu oleh kepentingan politik kekuasaan orang per orang tertentu. Arti salib bagi GMKI dalam lencana  organisasi adalah, bahwa GMKI harus berjuang dan berkorban untuk memperbaharui kehidupan  manusia dan masyarakat, menyelamatkan mereka- mereka  yang menderita, yang mendapat tekanan ekonomi, politik, dan pemerkosaan hak – hak asasi manusia, baik di tengah – tengah kehidupan, perguruan tinggi maupun  di tengah – tengah kehidupan masyarakat luas. Untuk menjalankan perjuangan itu secara maksimal maka akan sulit dilaksanakan jika ternyata tekanan ekonomi dan politik itu datang dari partai politik berkuasa dimana fungsionaris GMKI terafiliasi di dalamnya.

Salah satu kekhasan dari kader GMKI adalah integritas yakni selarasnya kata dan tindakannya. Saat menyatakan diri bersedia menjadi fungsionaris GMKI (Pengurus Pusat / Badan Pengurus Cabang / Komisariat), maka segala konsekuensi Masa Bakti telah dipikirkannya termasuk menghadapi momentum pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. Mengambil komitmen dan konsisten menjalankannya adalah  sesuatu yang berat namun sangat mendasar bagi kader GMKI. Oleh karena itu, dalam situasi tahun politik sebagaimana dituliskan diatas haruslah fungsionaris menegaskan dirinya untuk konsisten pada komitmen awalnya melayani Tuhan sebagai fungsionaris GMKI atau menjadi satu dari banyak kader yang disiapkan untuk menyampaikan pesan profetik melalui jalur politik praktis dengan mengafiliasikan dirinya sebagai bagian dari anggota/pengurus partai politik atau menjadi calon anggota legislatif dan calon Presiden/Wakil Presiden dari partai politik tertentu.

Dalam Anggaran Dasar GMKI pasal 5 ayat (1) diterangkan secara fulgar bahwa organisasi ini adalah organisasi yang bersifat gerejawi dan tidak merupakan bagian dari organisasi politik. Sekali lagi bahwa personifikasi lembaga GMKI melekat pada diri fungsionarisnya. Sehingga tegasnya ialah, fungsionaris tersebut juga tidak merupakan bagian dari organisasi politik. Bersifat gerejawi artinya bahwa afiliasi resmi dari organisasi ini adalah Gereja. Gereja yang dimaksud ialah Gereja yang menjalankan panggilan kesaksian, persekutuan dan pelayanan dan GMKI menjadi bagian di dalamnya. Status  GMKI  dalam  hal ini  berarti bahwa GMKI adalah organisasi  mahasiswa yang  bersifat gerejani. Ia berafiliasi  dan seaspirasi dengan gereja karena dari sana ia lahir.  GMKI adalah bagian dari gereja itu sendiri yang berada di tengah  – tengah perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas – tugas gereja.  Sekali lagi bahwa wibawa dan personifikasi dari organisasi GMKI terletak pada fungsionarisnya. Tafsir dan pandangan sejumlah anggota terhadap kemungkinan untuk terafiliasi dengan partai politik tertentu masih sering untuk diperdebatkan.  Jika kemungkinan itu ada maka saatnya belum sekarang untuk melegalkan afiliasi tersebut (setidaknya sebelum AD dirubah).

Dengan demikian ada dua jalur politik yang bisa diperankan oleh GMKI menghadapi tahun politik 2013 dan pemilu 2014. Keduanya yakni politik pada level moral (high politics) yang dikerjakan oleh lembaga melalui fungsionarisnya dan politik praktis (low politics) yang dikerjakan oleh kader-kadernya yang diutus menjadi anggota partai politik/calon anggota legislatif/DPD dan atau calon Presiden/Wakil Presiden. Politik  moral haruslah tidak terkait dengan kepentingan partai politik atau kepentingan politik tertentu. Dengan demikian harus dikerjakan oleh orang – orang yang bebas nilai dari partai politik tertentu. Melalui jalur ini, GMKI bisa menyuarakan kebenaran, keadilan serta keteladanan secara ideal tanpa terikat pada kepentingan kelompok/partai tertentu. Sementara itu, politik praktis dapatlah dikerjakan oleh anggota biasa/luar biasa dan kader GMKI yang tidak lagi terikat secara kelembagaan sebagai pengurus/fungsionaris. Berpolitik praktis (tidak pragmatis) bukanlah sesuatu yang salah sebagaimana Yesus mengakui keberadaan kaisar. Justru dengan berpolitik praktis tersebut, akan lebih banyak fungsi-fungsi profetik dan kenabian yang bisa kita jalankan.

Dari ulasan diatas, maka dengan ini diserukan kepada seluruh civitas GMKI di seluruh tanah air:

1.      Bagi anggota biasa/luar biasa yang mempunyai kapabilitas/kapasitas untuk menjadi anggota legislatif/DPD pada semua tingkatan atau presiden/wakil presiden agar mengambil bagian secara aktif dalam proses politik baik sebagai anggota partai politik, calon anggota legislatif/DPD maupun calon Presiden/Wakil Presiden tahun 2013/2014. Kader GMKI tetap harus melihat peran politik yang dilakukannya sebagai etika untuk melayani dan bukan untuk berkuasa. Tindakan tersebut perlu dipandang sebagai upaya melanjutkan perjuangan mengejawantahkan visi organisasi yakni: terwujudnya kedamaian, Kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan dan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih. Untuk proses ini perlulah kita semua saling menopang dalam doa dan daya yang kita miliki.

2.      Kepada Fungsionaris organisasi baik Pengurus Pusat, Badan Pengurus Cabang maupun Pengurus Komisariat untuk melakukan peran-peran profetik dan menyuarakan kebenaran, keadilan serta keteladanan pada level politik yang lebih tinggi, termasuk didalamnya dalam memberi pendidikan politik kepada masyarakat. GMKI baik secara kelembagaan maupun para pengurusnya memandang pemilihan umum 2014 sebagai momentum strategis untuk perbaikan bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Oleh karena itu, GMKI pada seluruh tingkatan perlu secara sadar dan aktif untuk melakukan pencerdasan dan pendidikan politik bagi masyarakat agar memilih wakil-wakilnya secara tepat dan bertanggungjawab.  Untuk melakukan peran-peran itu secara maksimal, maka fungsionaris tersebut tidak dibenarkan untuk terlibat maupun terafiliasi dengan partai politik atau kepentingan politik manapun.

3.      Mengingatkan kembali komitmen fungsionaris organisasi pada saat menyatakan kesiapan diri mengemban tugas pelayanan organisasi. Terlebih khusus pada siapa saja diantara kita yang diiming-imingi jabatan politik tertentu saat masih mengemban tugas pelayanan. Perlu diingat bahwa kita bukanlah orang pertama dan mungkin bukan orang yang terakhir menghadapi dilema tersebut. Pengalaman empirik sudah membuktikan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai kesempatan akan datang. GMKI yang telah menciptakan sangat banyak kader yang setia serta konsisten pada komitmennya dan ternyata berkat tersendiri sudah disediakanNya. Meski pilihan ini berat tetapi yakinlah bahwa kepala gerakan akan memampukan.

4.      GMKI secara kelembagaan baik tingkat pusat maupun tingkat cabang tidak terlibat dan tidak mendukung kepentingan politik baik orang per orang maupun partai politik tertentu manapun.

Demikianlah pesan ini kami sampaikan seraya tetap berdoa kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan secara baik. Teriring salam dan doa, Ut

Omnes Unum Sint!

Pengurus Pusat GMKI

Masa Bakti 2012-2014

Sumber : PP GMKI

Read more »»  

Ratusan keluarga di Mentawai mengungsi akibat banjir

Padang (ANTARA News) - Ratusan kepala keluarga yang tinggal di Desa Manganpoula, dan Dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara , Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terpaksa mengungsi akibat banjir yang menggenangi daerah tersebut sejak Sabtu.

"Di Dusun Sirilanggai terdapat sekitar 150 kepala keluarga sedangkan di desa Monganpoula jumlahnya mencapa 250 KK," kata Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hendri Dori Satoko saat dihubungi, Sabtu.

Akibat curah hujan yang tinggi, banjir menggenangi Desa Manganpoula hingga setiggi sekitar dua meter sehingga banyak rumah beserta isinya terendam air. Sementara banjir juga melanda perkampungan di dusun Sirilanggai, Desa Malancan, Siberut Utara setinggi sekitar 1,5 Meter.

"Banyak warga yang kehilangan harta benda karena hanyut terbawa air," katanya.

Menurut dia, saat ini warga mengungsi ke dataran tinggi. Mereka terpaksa tinggal di sekolah dan gereja setempat untuk sementara waktu. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai juga sudah berupa untuk menyalurkan bantuan ke daerah itu namun mereka terkepung badai.

"Bantuan sudah mulai disalurkan melalui pemerintah kecamatan dengan cara diambil terlebih dahulu dulu dari pedagang setempat. Bupati telah menginstruksikan pedagang untuk memberikan bantuan seperti makanan, selimut, pakaian dan tenda," katanya.

Selain itu, bupati juga sudah menginstruksikan tim medis untuk memberikan pengobatan kepada warga yang terserang penyakit.

Hujan yang terjadi sejak Jumat (5/4) mengakibatkan sungai di sekitar daerah itu meluap pada Sabtu pagi. Akibatnya, banjir pun tak bisa terhindarkan. Di Monganpoula, banjir terjadi hampir setiap tahun.

Selain menggenangi perumahan, banjir juga mengakibatkan akses menuju kedua daerah itu terputus. Satunya-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menuju lokasi adalah berjalan kaki.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2013

Sumber :Antaranews.com

Read more »»  

Info Lowongan Kerja GMKI Padang

Untuk Info Lowongan Kerja GMKI Padang, Silahkan Arahkan Pointer ke>>Berita Cabang >> dan Klik Lowongan kerja.

Atau Klik disini.

Read more »»  

Sejarah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

Pendahuluan
J.Huizinga (1872 – 1945) seorang ahli sejarah Belanda mengatakan bahwa sejarah adalah cara kebudayaan mempertanggungjawabkan masa silam. Dengan meneliti masa lampaunya, manusia mencoba untuk menjelaskan posisinya terhadap para pendahulu dan memahami dirinya sendiri. Untuk memberi arti kepada kehidupannya sendiri, manusia perlu juga memberi arti kepada kehidupan dan perbuatan pendahulunya yang menghasilkannya. Perbuatan para pendahulu diteliti, dimengerti dan dinilai. Singkatnya dipertanggungjawabkan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan manusia sekarang, baik yang berdasarkan langsung pada sejarah maupun yang justeru menentang perbuatan zaman lalu. Demikianlah manusia memperoleh penjelasan dan keterangan tentang situasinya pada waktu sekarang melalui konfrontasi dengan masa lampau yang menghasilkannya.

Demikianlah halnya bila kita ingin memahami keberadaan kita sebagai bagian dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Untuk memberi makna pada kehidupan dan pergumulan kita sekarang ini, maka kita 1juga perlu memberi arti pada kehidupan dan perbuatan para pendahulu kita sekarang ini, maka kita juga perlu memberi arti pada kehidupan kita pada masa lampau. Dan disinilah arti penting dari kita mempelajari sejarah GMKI. Sebab bagi GMKI sejarah tidak sekedar urutan waktu, kronik yang statis, tetapi   merupakan wahana mempelajari dialog masa lalu, dan secara kontenplatif dijadikan cermin melangkah ke depan. Sebab Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, juga adalah Tuhan sejarah.  Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mencermati, dan memberi arti pada sejarah berkembangnya GMKI. Dan secara ringkas akan diuraikan GMKI dengan memilahnya dalam beberapa bagian yang meliputi Federasi Mahasiswa Kristen sedunia (WSCF), CSV, PMKI dan terbentuknya GMKI.

Read more »»  

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA GMKI

 

Pembukaan

Sesungguhnya Yesus Kristus, Anak Allah dan Juruselamat, ialah Tuhan manusia dan alam semesta. Kehadiran-Nya dalam sejarah ialah perbuatan Allah untuk menebus dan menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan-Nya yang menjadikan semuanya baru dan sempurna.

Anugerah-Nya yang dinyatakan dalam karya-Nya memanggil manusia untuk percaya dan mengucap syukur dalam penatalayanan alam semesta, mewujudkan iman, pengharapan dan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari.

Roh Kudus menghidupkan persekutuan orang beriman selaku gereja yang Esa, Am dan Rasuli, yang diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan dan pembebasan bagi pembaharuan manusia dan alam semesta.

Maka menjadi panggilan dan pengutusan setiap warga gereja yang ditempatkan oleh Tuhan di dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia, untuk menyatakan kehadiran-Nya dan kehidupan yang bertanggungjawab bersumber pada Alkitab, yang menyaksikan Yesus Kristus ialah Tuhan dan Juruselamat di dalam keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan perdamaian, keadilan dan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara.

Read more »»  

PERATURAN ORGANISASI GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA

 

PERATURAN ORGANISASI & PENJELASANNYA
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1.    Pengertian tentang Peraturan Organisasi GMKI adalah suatu peraturan yang mengatur serta mengikat semua anggota dan alat perlengkapan oraganisasi termasuk mekanisme kerjanya yang belum diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga GMKI dan Keputusan Kongres.
2.    Fungsi Peraturan Organisasi GMKI adalah untuk memberikan keseragaman interpretasi terhadap konstitusi organisasi. Sehingga terwujud pemerataan tindak kerja seluruh aparat organisasi. Sesuai dengan aturan-aturan dalam konstitusi organisasi.

Read more »»  

Benarkah Indonesia Sudah Merdeka ?.

Republik Indonesia ialah sebuah negara kepulauan yang disebut sebagai Nusantara (Kepulauan Antara) yang terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia dan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Indonesia bersempadankan Malaysia di Kalimantan,Papua New Guinea di pulau Papua, dan Timor Timur/Timor Leste di pulau Timor.

Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah oleh “Manusia Jawa” pada masa sekitar 500.000 tahun yang lalu. Periode dalam sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era: era pra kolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan; era kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20; era kemerdekaan, pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966–1998); serta era reformasi yang berlangsung sampai sekarang.

Prasejarah

Secara geologi, wilayah Indonesia modern muncul kira-kira sekitar masa Pleistocene ketika masih terhubung dengan Asia Daratan. Pemukim pertama wilayah tersebut yang diketahui adalah manusia Jawa pada masa sekitar 500.000 tahun lalu. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es.

Era pra kolonial

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatra sekitar 200 SM. Kerajaan Tarumanagara menguasai Jawa Barat sekitar tahun 400. Pada tahun 425 agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut. Pada masa Renaisans Eropa, Jawa dan Sumatra telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun dan sepanjang dua kerajaan besar yaitu Majapahit di Jawa dan Sriwijaya di Sumatra sedangkan pulau Jawa bagian barat mewarisi peradaban dari kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda.

Kerajaan Hindu-Buddha

Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.

Kerajaan Islam

Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani umayyah di Asia Barat sejak abad 7. Menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dari Khilafah Bani Umayah meminta dikirimkan da`i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan.

Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha.
Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225H atau 12 November tahun 839M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayang Ullah.

Kesultanan Islam kemudian semikin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatra. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.

Penyebaran Islam dilakukan/didorong melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan islam yg datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan/kesultanan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kesultanan/Kerajaan penting termasuk Samudra Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram di Yogja / Jawa Tengah, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku di timur.

Kolonisasi Belanda

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.

VOC

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya – baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini.

Gerakan nasionalisme

Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, [Serikat Dagang Islam] dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, [Budi Utomo]. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno.

Perang Dunia II

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

Era Jepang

Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.
Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

Era kemerdekaan

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan “Proklamasi” pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

Perang kemerdekaan

Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.

Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.

Demokrasi parlementer

Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.
Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.

Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.

Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label “Demokrasi Terpimpin”. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.
Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara lainnya.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah “rencana neo-kolonial” untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetab Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).

Nasib Irian Barat Konflik Papua Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Irian), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961.

Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadapa Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

Gerakan 30 September / G30 S PKI

Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.

Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

Era Orde Baru

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.

Irian Jaya

Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan “Act of Free Choice” (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

Timor Timur

Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.

Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.
Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur — melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut.
Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang menintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002.

Krisis ekonomi

Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Era reformasi Pemerintahan Habibie

Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pemerintahan Wahid

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto – sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pemerintahan Megawati

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.

Pemerintahan Yudhoyono

Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.

Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.
 

Dimuat Ulang Oleh : Perdi Girsang

Referensi:
http://syadiashare.com/sinopsis-sejarah-indonesia.html

Read more »»